MINAHASA –Updatekawanua.com- Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa menetapkan mantan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa berinisial DW alias Dano sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan retribusi pasar tahun 2024. Setelah penetapan tersangka, DW yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa langsung ditahan pada Rabu (28/10/2026).
Penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilakukan Kejari Minahasa terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan saat DW masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan.
Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa, Rama Eka Darma, menjelaskan bahwa pengungkapan perkara ini berawal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara pada 2025. Dalam laporan tersebut ditemukan kekurangan setoran retribusi pasar dengan nilai mencapai Rp444.547.000.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, penyidik menduga terdapat permintaan setoran rutin berupa uang tunai dan barang kepada sejumlah kepala pasar. Dugaan tersebut berkaitan dengan pengelolaan retribusi pasar ketika tersangka masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan pada 2024.
Penyidik menyebut dugaan penerimaan yang berkaitan dengan perkara ini terdiri atas uang tunai sebesar Rp102.400.000 dan barang atau natura senilai Rp21.639.000. Dengan demikian, total dugaan penerimaan tersebut mencapai Rp124.039.000.
Sejumlah kepala pasar di wilayah Tondano, Remboken, Langowan, dan Sonder disebut berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani penyidik.
Atas dugaan perbuatannya, DW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Kejari Minahasa kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan penerimaan daerah.
Perkara ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi pasar, mengingat penerimaan tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang harus dikelola sesuai ketentuan.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan, DW tetap memiliki hak untuk membela diri. Asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sumber informasi: Keterangan Kejaksaan Negeri Minahasa sebagaimana diberitakan
(Jansen Rarung)
MenarikDibaca. . .
