Minahasa, Updatekawanua.com – Calon Hukum Tua Desa Tateli Nomor Urut 1, Deddy Richard Wariki, secara resmi mengajukan surat keberatan kepada Bupati Minahasa terkait pelaksanaan dan hasil Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) Desa Tateli yang berlangsung dalam Pilhut Serentak Tahun 2026.
Dalam surat yang disampaikan pada 19 Juni 2026, Deddy menilai terdapat sejumlah dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilihan. Menurutnya, pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga berpotensi memengaruhi jalannya proses demokrasi di desa tersebut.
Beberapa poin yang menjadi dasar keberatan antara lain dugaan penggunaan fasilitas negara berupa kendaraan Program Makan Bergizi Gratis untuk kepentingan salah satu calon saat kegiatan pemaparan visi dan misi. Selain itu, Deddy juga menyoroti dugaan keterlibatan seorang anggota DPRD Kabupaten Minahasa yang disebut aktif mendukung dan memfasilitasi pergerakan calon tertentu.
MenarikDibaca. . .
Keberatan juga disampaikan terkait proses pemutakhiran data pemilih. Deddy mengungkapkan adanya warga yang sebelumnya tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) namun tidak lagi masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ia juga menyoroti adanya pemilih pemula yang telah memiliki KTP elektronik tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
Selain itu, Deddy mengungkap adanya dugaan praktik politik uang dengan pembagian uang tunai kepada warga untuk memengaruhi pilihan pemilih. Dugaan tersebut, menurutnya, didukung oleh bukti yang telah dilampirkan dalam surat keberatan.
Masalah lain yang disoroti adalah tidak terfasilitasinya sejumlah warga yang sakit atau memiliki keterbatasan fisik untuk menggunakan hak pilih mereka. Menurut Deddy, kondisi tersebut menyebabkan sebagian warga kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan.
Pada hari pemungutan suara, saksi dari calon nomor urut 1 juga menemukan dugaan ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan daftar hadir pemilih. Disebutkan terdapat selisih satu surat suara yang tidak dapat dijelaskan secara memadai oleh panitia.
Atas berbagai temuan tersebut, Deddy Richard Wariki menyatakan menolak menandatangani berita acara pelaksanaan pencoblosan dan hasil penghitungan suara Pilhut Desa Tateli.
Melalui surat keberatannya, ia meminta Bupati Minahasa untuk memerintahkan investigasi menyeluruh terhadap seluruh dugaan pelanggaran yang terjadi. Selain itu, ia juga memohon agar proses pelantikan hasil Pilhut Desa Tateli ditunda atau hasil pemilihan dibatalkan sampai seluruh dugaan pelanggaran mendapat kejelasan hukum.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tanggapan resmi dari panitia pemilihan maupun pihak-pihak yang disebutkan dalam surat keberatan tersebut.(Red)
