MenarikDibaca. . .
MANADO –Updatekawanua.com- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Ferrytass Dt. Toembidjo, dalam ekspose Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice/RJ) ke-7 atas perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Manado, Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui video conference tersebut berlangsung di ruang VC Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sulawesi Utara.
Dalam kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Manado, Fanny Widiastuti, S.H., M.Hum., bersama jajaran Bidang Tindak Pidana Umum memaparkan perkara yang diajukan untuk mendapatkan pertimbangan melalui mekanisme keadilan restoratif.
Ekspose tersebut turut diikuti para Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dari seluruh Kejaksaan Negeri di wilayah Sulawesi Utara.
Plt. Kajati Sulut, Dr. Ferrytass Dt. Toembidjo, mengikuti jalannya kegiatan dengan didampingi Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum), Koordinator Dr. Ulfa, Kasi B La Haja, S.H., M.H., serta Kasi D Pidum Steven, S.H., M.H.
Pelaksanaan ekspose ini merupakan bagian penting dari proses evaluasi dan penilaian terhadap kelayakan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Setiap usulan harus dikaji secara cermat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Melalui pendekatan Restorative Justice, Kejaksaan berupaya menghadirkan penyelesaian perkara yang tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan hubungan sosial, kepentingan korban, serta tanggung jawab pelaku atas perbuatannya.
Namun demikian, penerapan mekanisme tersebut tetap harus dilakukan secara selektif, objektif, dan bertanggung jawab. Hak-hak korban serta seluruh persyaratan hukum menjadi perhatian utama agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan penegakan hukum.
Keikutsertaan pimpinan Kejati Sulut dalam ekspose tersebut sekaligus menjadi wujud penguatan koordinasi, pengawasan, dan konsistensi jajaran Kejaksaan dalam menjalankan kebijakan keadilan restoratif di wilayah Sulawesi Utara.
Dengan langkah ini, Kejati Sulut terus mendorong terwujudnya sistem penegakan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan kemanfaatan dan rasa keadilan bagi masyarakat.
Penegakan hukum yang baik bukan semata-mata diukur dari banyaknya perkara yang diselesaikan, melainkan juga dari kemampuan hukum menghadirkan solusi, memulihkan keadaan, dan memberikan keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
(Jansen Rarung)
