MenarikDibaca. . .
MANADO –Updatekawanua.com– Penyitaan dokumen bukti pembelian material oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) menjadi salah satu kendala yang diungkap dalam persidangan kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) penanganan bencana erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).
Persoalan tersebut mencuat dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado, Kamis (5/11/2026), saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan empat orang saksi.
Mereka masing-masing Staf BPBD Sitaro Steady Martin dan Reynaldyi Dandel, Tim Enumerator Wenceslaus P. Rumbajan, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sitaro, Charlton B. Wuaten.
Dalam keterangannya usai persidangan, penasihat hukum terdakwa, Michael Jacobus, mengungkapkan bahwa para saksi teknis mengalami kesulitan melakukan verifikasi pertanggungjawaban tahap awal karena nota-nota pembelian material telah lebih dahulu disita penyidik sebagai barang bukti.
Menurut Michael, dokumen tersebut sangat penting untuk memastikan kesesuaian antara bukti transaksi pembelian material dengan kondisi fisik bangunan milik masyarakat penerima bantuan.
“Saksi tadi menyampaikan di persidangan bahwa mereka tidak bisa menindaklanjuti verifikasi karena bukti nota sudah disita penyidik. Mereka tidak bisa memastikan validitas nota di tahap pertama untuk pembayaran 50 persen,” jelas Michael.
Ia menilai, ketiadaan dokumen primer tersebut membuat tim teknis kehilangan salah satu acuan penting ketika hendak melakukan pemeriksaan dan pencocokan data di lapangan.
Bahkan, apabila proses verifikasi tetap dipaksakan tanpa dukungan dokumen nota, menurutnya, terdapat risiko terjadinya tumpang tindih data dalam penyusunan pertanggungjawaban bantuan.
Persoalan ini menjadi bagian penting yang perlu didalami dalam mengungkap rangkaian proses penyaluran dan pertanggungjawaban DSP untuk bantuan masyarakat terdampak erupsi Gunung Ruang.
Di sisi lain, seluruh fakta yang muncul dalam persidangan masih harus diuji melalui pemeriksaan saksi, alat bukti, serta argumentasi para pihak di hadapan majelis hakim.
Persidangan perkara dugaan korupsi dana bantuan bencana Sitaro tersebut masih terus bergulir untuk mengungkap secara terang proses pengelolaan anggaran, mekanisme penyaluran bantuan, hingga pihak-pihak yang harus bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum.
(Jansen Rarung)
