MenarikDibaca. . .
MANADO –Updatekawanua.com– Persidangan perkara dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) bantuan bencana erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro kembali menjadi perhatian. Kali ini, Wakil Bupati Sitaro tidak hadir memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado, Kamis (5/11/2026).
Ketidakhadiran Wakil Bupati tersebut dibenarkan JPU Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Noval Thaher, S.H., M.H. Menurutnya, yang bersangkutan berhalangan hadir karena memiliki agenda tugas dinas luar kota yang tidak dapat ditinggalkan.
JPU juga telah menerima surat resmi terkait alasan ketidakhadiran tersebut.
Atas kondisi itu, tim penuntut umum memutuskan untuk menjadwalkan kembali pemanggilan Wakil Bupati Sitaro pada persidangan berikutnya.
Rencananya, pemanggilan akan dilakukan pada 1 Desember 2026. Tidak hanya Wakil Bupati, JPU juga akan menghadirkan dua saksi penting lainnya, yakni mantan pejabat Pemkab Sitaro, Chyntia Kalangit, serta perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Noval Thaher menjelaskan, ketiga saksi tersebut direncanakan hadir dalam agenda persidangan yang sama. Sementara mekanisme pemeriksaan, apakah dilakukan secara bersamaan atau terpisah, akan disesuaikan dengan kesepakatan dalam persidangan.
Pemanggilan sejumlah saksi penting ini diharapkan dapat membantu mengungkap lebih jauh proses pengelolaan dan penyaluran dana bantuan stimulan bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Ruang.
Perkara ini berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan BNPB tahun anggaran 2024 sebesar Rp35,715 miliar yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Kepulauan Sitaro.
Persidangan yang masih berlangsung tersebut menjadi bagian penting dalam menguji fakta-fakta hukum, termasuk mekanisme pencairan, penyaluran, serta pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan.
Dengan agenda pemanggilan ulang pada 1 Desember mendatang, keterangan para saksi diharapkan dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai persoalan penyaluran dana bencana yang kini bergulir di meja hijau.
Proses hukum pun diharapkan berjalan secara transparan dan memberikan kepastian hukum, sekaligus menjawab harapan masyarakat korban erupsi Gunung Ruang yang berhak mendapatkan bantuan sesuai peruntukannya.
(Jansen Rarung)
