MANADO –Updatekawanua.com- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP2KP) Sulawesi I terus memperkuat tata kelola kelembagaan sekaligus memastikan setiap pelaksanaan tugas dan program berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan pendampingan hukum bersama bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman serta kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum perdata maupun administrasi negara.
Pendampingan hukum ini menjadi momentum penting bagi jajaran BP2KP Sulawesi I untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai persoalan hukum yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan kegiatan dan program kerja.
Melalui pendampingan tersebut, setiap kebijakan dan tindakan administratif diharapkan dapat dilakukan secara lebih terukur, transparan, akuntabel, serta memiliki dasar hukum yang kuat.
Bagi BP2KP Sulawesi I, aspek hukum merupakan salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pembangunan, terutama dalam menjalankan program penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dan berbagai pihak terkait.
Karena itu, koordinasi dan konsultasi hukum menjadi langkah strategis untuk mencegah terjadinya persoalan hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan tugas kedinasan.
Pendampingan bidang Perdata dan TUN juga diharapkan mampu memberikan ruang konsultasi bagi jajaran BP2KP Sulawesi I dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan perjanjian, pengelolaan administrasi, pelaksanaan kegiatan, hingga potensi sengketa yang dapat muncul dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan adanya pendampingan sejak tahap perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan, berbagai potensi permasalahan hukum dapat diantisipasi lebih awal.
Pendekatan preventif tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program pemerintah tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pembangunan, tetapi juga memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
BP2KP Sulawesi I pun menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang mengedepankan integritas, profesionalisme dan kepastian hukum.
Pendampingan hukum diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga seluruh program yang dijalankan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Selain sebagai sarana konsultasi, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk menyamakan persepsi antara jajaran BP2KP Sulawesi I dengan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terkait penanganan berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Sinergi tersebut diharapkan terus terpelihara sehingga setiap pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan secara efektif dan tetap berada dalam koridor hukum.
Dengan penguatan pendampingan hukum ini, BP2KP Sulawesi I menunjukkan komitmennya untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya untuk memastikan setiap kebijakan dan program penyediaan perumahan serta kawasan permukiman dilaksanakan secara profesional, bertanggung jawab dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
MenarikDibaca. . .
(Jansen Rarung)
