Sulut-Manado.Updatekawanua.comUpaya memperkuat mesin birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus dipacu. Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, secara resmi melantik dua pejabat eselon dua untuk mengisi posisi definitif pada jabatan strategis.
Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut digelar di Hotel Sutan Raja, Kotamobagu, Selasa (10/3/2026). Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat eselon, tokoh masyarakat, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sulut.
Dua sosok yang kini resmi mengemban amanah baru tersebut adalah:
Zainudin Saleh Hilian: Menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) Sulut. Sebelumnya, ia dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di dinas tersebut.
Weldie Ruddy Poli: Menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulut. Sebelumnya, ia dikenal lewat dedikasinya sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulut.
Pesan Humanis dan Integritas
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus memberikan arahan yang cukup menyentuh. Ia menekankan bahwa jabatan bukanlah sekadar posisi struktural, melainkan amanah besar yang menuntut integritas tinggi.
”Kerja saja dengan sungguh-sungguh dan berikan yang terbaik. Kalau kita tulus bekerja, hasilnya akan sejalan dengan berkat Tuhan,” tegas Gubernur Yulius.
Mantan perwira tinggi TNI ini juga mengingatkan para pejabatnya untuk tetap menjadikan kekuatan spiritual sebagai fondasi dalam melayani masyarakat. Menggunakan analogi burung di udara yang tetap diberi makan oleh Sang Pencipta meski tidak menanam, Yulius meyakini bahwa pengabdian yang tulus tidak akan pernah sia-sia.
Harapan pada Sektor Vital
Pelantikan ini dipandang sebagai langkah krusial dalam akselerasi kinerja pemerintah daerah. Diskominfo kini diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memperkuat komunikasi publik dan literasi digital masyarakat.
Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup dituntut untuk lebih responsif dalam menangani isu-isu kompleks, mulai dari pengelolaan sampah hingga pengendalian pencemaran lingkungan di Sulawesi Utara.
Dengan terisinya jabatan definitif ini, konsolidasi birokrasi di Sulawesi Utara diharapkan semakin solid, memastikan roda pemerintahan berjalan efektif tanpa hambatan administratif kepemimpinan.
(JR)
