MANADO – Updatekawanua.com-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara resmi mengembalikan uang senilai Rp15 miliar milik Jemmy Asiku yang sebelumnya disita dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan EL alias Ci Gin.
Pengembalian tersebut dilakukan setelah tim penyidik Kejati Sulut melakukan pendalaman dan menyimpulkan bahwa uang milik Jemmy Asiku tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan terhadap EL.
Kepastian pengembalian uang tersebut disampaikan Kepala Kejati Sulawesi Utara, Ferry Tas. Ia menegaskan, hingga saat ini penyidik belum menemukan adanya tindak pidana asal atau predicate crime yang menghubungkan Jemmy Asiku dengan perkara tersebut.
Atas dasar hasil pendalaman itu, Kejati Sulut kemudian mencabut penetapan penyitaan terhadap uang Rp15 miliar tersebut. Langkah hukum ini juga telah diperkuat melalui penetapan Pengadilan Negeri Manado.
Proses pengembalian uang dilakukan melalui penasihat hukum Jemmy Asiku dan disertai tanda terima sebagai bukti penyerahan secara resmi.
Sebelumnya, dalam rangkaian penggeledahan di tiga lokasi, tim penyidik menemukan dan menyita uang tunai dengan total sekitar Rp18,2 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp15 miliar merupakan milik Jemmy Asiku, sedangkan Rp3,2 miliar lainnya merupakan milik EL alias Ci Gin.
Selain uang tunai, penyidik juga menemukan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan PT Hakian Wellem Rumansi (HWR), serta beberapa keping emas dengan berat masing-masing 8 gram dan 5 gram.
Setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap barang-barang yang disita, penyidik menyimpulkan bahwa uang milik Jemmy Asiku tidak berkaitan dengan perbuatan yang disangkakan kepada EL.
Sementara itu, uang sebesar Rp3,2 miliar milik EL alias Ci Gin masih tetap berada dalam penguasaan penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam proses hukum perkara dugaan korupsi tersebut.
Keputusan pengembalian uang Rp15 miliar ini menjadi bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas dalam penegakan hukum. Setiap tindakan penyitaan harus didasarkan pada keterkaitan yang jelas dengan perkara serta didukung ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai koridor hukum, tanpa mengabaikan hak pihak lain yang tidak terbukti memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang sedang ditangani.
(Jansen Rarung)
MenarikDibaca. . .
