MenarikDibaca. . .
MANADO – Updatekawanua.com-Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) terus mendorong penguatan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas aparatur melalui partisipasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Kejaksaan Republik Indonesia bersama Bidang Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Conference tersebut diikuti Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejati Sulawesi Utara, Dr. Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si., bersama jajaran asisten, kepala seksi, pemeriksa, jaksa fungsional, serta auditor di lingkungan Kejati Sulut.
Rakornas ini mengusung tema “Penguatan Sinergi Pengawasan dengan Komisi Kejaksaan RI dalam Mewujudkan Perubahan Perilaku dan Kinerja Insan Adhyaksa yang Profesional, Berintegritas dan Akuntabel untuk Membangun Kepercayaan Publik.”
Tema tersebut menegaskan pentingnya pengawasan yang efektif sebagai bagian dari upaya membangun institusi kejaksaan yang semakin profesional dan bertanggung jawab. Pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menemukan potensi pelanggaran, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi dalam meningkatkan kualitas kinerja dan memperbaiki tata kelola kelembagaan.
Melalui koordinasi antara Komisi Kejaksaan RI dan Bidang Pengawasan Kejaksaan RI, diharapkan tercipta mekanisme pengawasan yang semakin terarah, objektif, dan terukur. Sinergi tersebut juga menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan tugas dan kewenangan setiap aparatur berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Bagi Kejati Sulut, keikutsertaan dalam Rakornas ini merupakan bagian dari komitmen untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas di seluruh bidang. Penguatan tersebut perlu diwujudkan melalui kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan, evaluasi berkelanjutan, dan peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Selain itu, integritas setiap aparatur menjadi faktor penting dalam menjaga kehormatan institusi. Setiap kewenangan harus dijalankan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum terus terpelihara.
Pengawasan yang kuat juga diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku dan budaya kerja yang lebih baik. Dengan demikian, hasil evaluasi tidak berhenti pada rekomendasi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Kejati Sulawesi Utara berharap penguatan sinergi pengawasan ini dapat mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan profesionalisme insan Adhyaksa dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.
Pada akhirnya, integritas dan akuntabilitas bukan sekadar prinsip kelembagaan, melainkan tanggung jawab yang harus tercermin dalam setiap tindakan dan keputusan aparatur kejaksaan.
Humas Kejati Sulawesi Utara
(Jansen Rarung)
