
MANADO – updatekawanua.com-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara terus memperkuat komitmen menghadirkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Ferrytass Dt. Toembidjo, dalam kegiatan ekspose Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice/RJ) ke-7 atas perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado, Senin (9/11/2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual melalui video conference di ruang VC Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sulawesi Utara.
Dalam kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Manado, Fanny Widiastuti, S.H., M.Hum., bersama jajaran Bidang Tindak Pidana Umum memaparkan perkara yang diusulkan untuk mendapatkan pertimbangan melalui mekanisme keadilan restoratif.
Ekspose tersebut juga diikuti para Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dari seluruh Kejaksaan Negeri di wilayah Sulawesi Utara.
Plt. Kajati Sulut, Dr. Ferrytass Dt. Toembidjo, mengikuti jalannya kegiatan dengan didampingi Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum), Koordinator Dr. Ulfa, Kasi B La Haja, S.H., M.H., serta Kasi D Pidum Steven, S.H., M.H.
Pelaksanaan ekspose ini merupakan bagian penting dari proses evaluasi dan penilaian untuk memastikan kelayakan suatu perkara diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.
Dalam penerapannya, Restorative Justice tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga mengedepankan pemulihan keadaan, kepentingan korban, serta tanggung jawab pelaku atas perbuatan yang dilakukan.
Meski demikian, setiap perkara yang diusulkan melalui mekanisme tersebut harus dikaji secara cermat, objektif, dan selektif dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Prinsip keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum tetap menjadi landasan utama agar penerapan keadilan restoratif tidak mengabaikan hak-hak korban maupun kepentingan masyarakat.
Keikutsertaan Plt. Kajati Sulut dalam ekspose tersebut sekaligus menjadi bentuk penguatan koordinasi, pengawasan, dan konsistensi jajaran Kejaksaan dalam menjalankan kebijakan penegakan hukum yang humanis dan proporsional.
Melalui kegiatan ini, Kejati Sulawesi Utara terus mendorong terwujudnya sistem penegakan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan penerapan Restorative Justice yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab, Kejaksaan diharapkan semakin mampu menghadirk
an penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan.
(jansen Rarung)














