MANADO – Updatekawanua.com-Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dimulai sejak tahap perencanaan anggaran. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan ketika ditemukan indikasi penyimpangan, tetapi harus menjadi bagian penting dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. H. Ferrytass, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, saat memberikan materi dalam kegiatan Bimbingan Teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Kamis (12/11/2026), di Swiss-Belhotel Manado.
MenarikDibaca. . .
Dalam kegiatan bertema “Peranan DPRD dalam Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi” tersebut, Ferrytass menekankan pentingnya integritas, transparansi, serta akuntabilitas dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab strategis melalui tiga fungsi utama kelembagaan, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan secara profesional serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia mengingatkan bahwa lemahnya integritas dalam menjalankan fungsi kelembagaan dapat membuka ruang terjadinya berbagai praktik penyimpangan, mulai dari konflik kepentingan, manipulasi alokasi anggaran, proyek titipan, gratifikasi, hingga pengawasan yang tidak objektif.
Karena itu, setiap proses penganggaran harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan sejak tahap awal dinilai menjadi langkah penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan sekaligus memastikan anggaran benar-benar digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ferrytass juga menyoroti pentingnya membangun hubungan kerja yang sehat antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sinergi kedua lembaga tersebut harus tetap mengedepankan prinsip checks and balances, dengan menghormati batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
Penguatan pemahaman antikorupsi bagi pimpinan dan anggota DPRD juga dinilai penting, terlebih dalam menghadapi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Setiap kebijakan anggaran diharapkan memiliki landasan yang jelas, dilaksanakan sesuai mekanisme, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
Kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nusantara Manado ini diikuti pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dari berbagai komisi.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kapasitas kelembagaan DPRD semakin meningkat, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara berintegritas.
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara terus mendorong penguatan kesadaran hukum dan pencegahan korupsi melalui edukasi serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Dengan pengawasan yang dimulai sejak tahap perencanaan, diharapkan pengelolaan anggaran daerah dapat berlangsung lebih transparan, tepat sasaran, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat.
(Jansen Rarung)
