MANADO – Updatekawanua.com-Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan CIK. Imbauan ini disampaikan guna menjaga objektivitas penegakan hukum sekaligus mendorong penyampaian informasi kepada publik secara proporsional dan berdasarkan fakta.
Klarifikasi tersebut disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulut, Zein Yusri Munggaran, S.H., M.H., melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulut, Irvan Bilaleya, S.H., menanggapi pernyataan penasihat hukum yang berkembang melalui pemberitaan dan media sosial.
Kejati Sulut menegaskan bahwa setiap pihak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan pembelaan, serta menempuh langkah hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, penyampaian pernyataan kepada publik diharapkan tetap memperhatikan fakta, konteks perkara, dan tahapan hukum yang sedang berlangsung.
Terkait keabsahan penyidikan dan penetapan tersangka, Kejati Sulut menjelaskan bahwa persoalan tersebut telah diuji melalui mekanisme praperadilan dan telah diputus oleh pengadilan. Oleh karena itu, putusan tersebut perlu dihormati sebagai bagian dari proses penegakan hukum.
Kejati Sulut juga menekankan bahwa apabila terdapat keberatan terhadap surat dakwaan, penasihat hukum dapat menyampaikannya melalui mekanisme eksepsi di persidangan. Seluruh keberatan dan tanggapan para pihak selanjutnya akan dinilai oleh majelis hakim sesuai hukum acara yang berlaku.
Selain itu, alat bukti surat, termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berkaitan dengan dugaan kerugian negara, harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum dan diuji dalam proses persidangan. Dengan demikian, penilaian terhadap substansi maupun kekuatan pembuktian suatu dokumen tidak seharusnya disimpulkan secara prematur sebelum proses pemeriksaan selesai.
“Kami menghormati hak penasihat hukum untuk membela kepentingan kliennya. Namun, kami juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum, putusan pengadilan, serta hak dan kewenangan masing-masing. Apabila terdapat keberatan, gunakanlah saluran hukum yang tersedia dan sampaikan pendapat berdasarkan fakta, bukan kesimpulan yang dapat menyesatkan publik,” demikian penegasan Aspidsus Kejati Sulut melalui Kasi Penkum.
Kejati Sulut turut mengingatkan bahwa penyampaian informasi mengenai perkara hukum perlu dilakukan secara bertanggung jawab. Kesimpulan yang disampaikan sebelum tahapan pembuktian berlangsung berpotensi membentuk persepsi publik yang belum tentu sesuai dengan fakta yang nantinya terungkap di persidangan.
Kepada insan pers, Kejati Sulut mengharapkan pemberitaan yang berimbang, akurat, serta memperhatikan konteks pernyataan dari seluruh pihak terkait. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak terjebak pada kesimpulan sepihak.
Kejati Sulut menegaskan komitmennya untuk menangani perkara secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh pihak diharapkan menghormati kewenangan masing-masing serta mempercayakan penilaian atas fakta dan alat bukti kepada mekanisme peradilan.
Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya, sementara hak setiap pihak untuk menyampaikan pembelaan tetap terlindungi sesuai peraturan perundang-undangan.
(Jansen Rarung)
MenarikDibaca. . .
