BOLMONG –Updatekawanua.com’ Pelarian seorang terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) selama beberapa tahun akhirnya terhenti. Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara berhasil mengamankan Satriadi Mokodongan di wilayah Desa Bulud, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sabtu (3/10/2026) sekitar pukul 07.30 WITA.
Satriadi merupakan terpidana dalam perkara tindak pidana sebagaimana diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan putusan tersebut, yang bersangkutan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun serta denda sebesar Rp100 juta.
Pengamanan ini menjadi bagian dari upaya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sekaligus memastikan proses eksekusi terhadap terpidana dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
MenarikDibaca. . .
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulut, Irvan Bilaleya, S.H., menjelaskan bahwa keberhasilan mengamankan Satriadi tidak diperoleh secara instan. Tim Tabur terlebih dahulu melakukan pemantauan dan pengintaian selama kurang lebih tiga minggu.
Pemantauan dilakukan di sejumlah lokasi yang berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dari rangkaian pemantauan tersebut, tim akhirnya memperoleh informasi mengenai keberadaan terpidana hingga dilakukan tindakan pengamanan di wilayah Desa Bulud, Kecamatan Passi Barat.
Satriadi sebelumnya telah ditetapkan sebagai DPO berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu Nomor B-285/P.1.12/Eoh.1/02/2022 tertanggal 22 Februari 2022.
Penetapan sebagai DPO dilakukan setelah terpidana tidak memenuhi panggilan untuk menjalani putusan pengadilan. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 4770 K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021 menolak permohonan kasasi yang diajukan terpidana terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Nomor 59/PID/2021/PT.MND tanggal 24 Juni 2021.
Dengan adanya putusan tersebut, hukuman terhadap Satriadi telah memiliki dasar hukum untuk dilaksanakan. Ia dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp100 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.
Setelah berhasil diamankan, Satriadi Mokodongan kemudian diserahkan oleh Tim Tabur Kejati Sulut kepada Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu.
Penyerahan tersebut dilakukan untuk selanjutnya menjalankan proses eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung RI sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Kasi Penkum Kejati Sulut Irvan Bilaleya menyampaikan bahwa pengamanan DPO merupakan bagian dari tugas Kejaksaan untuk memastikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak berhenti pada tahap putusan semata, tetapi dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa keberadaan seorang terpidana yang telah masuk dalam daftar pencarian tetap menjadi bagian dari proses penegakan hukum yang harus ditindaklanjuti.
Kejati Sulut juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dengan diamankannya Satriadi Mokodongan, proses pencarian terhadap salah satu DPO yang telah berlangsung sejak penetapannya pada 2022 kini berakhir. Selanjutnya, proses hukum terhadap terpidana tersebut memasuki tahap pelaksanaan putusan melalui Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Kotamobagu.
Keberhasilan Tim Tabur Kejati Sulut ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan putusan peradilan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga proses penegakan hukum tidak berhenti pada keluarnya putusan, tetapi berlanjut hingga tahap eksekusi.
(Jansen Rarung)
