ManadoUpdatekawanua.com –
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan pertambangan PT HWR yang beroperasi di wilayah Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam perkembangan terbaru, penyidik menetapkan dua orang tersangka, yakni mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Utara berinisial BAT serta seorang warga negara asing (WNA) asal Tiongkok berinisial HJ.
Tersangka BAT yang menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Sulut pada tahun 2019 telah resmi ditahan untuk kepentingan penyidikan. Ia diduga terlibat dalam penyusunan dokumen Studi Kelayakan atau Feasibility Study (FS) tanpa melalui tahapan penyelidikan awal dan eksplorasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan.
Selain itu, BAT juga diduga menerima sejumlah uang yang berkaitan dengan proses pengurusan persetujuan dokumen tersebut. Penyidik menilai tindakan tersebut telah menyebabkan kerugian negara dan membuka ruang terjadinya aktivitas pertambangan yang tidak sesuai prosedur.
Sementara itu, tersangka HJ yang diketahui menjabat sebagai Manajer Produksi PT HWR periode 2020 hingga 2025 diduga melakukan pengolahan, pemurnian, dan penjualan emas hasil tambang tanpa didukung Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang sah. HJ juga diduga memalsukan data produksi yang dilaporkan kepada pihak perusahaan.
Karena tidak memenuhi panggilan penyidik sebanyak tiga kali berturut-turut, HJ kini telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Kejati Sulut terus melakukan upaya pencarian dan koordinasi dengan instansi terkait untuk membawa tersangka ke hadapan hukum.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulut, Zein Yusri Munggaran, menegaskan bahwa proses penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru. Saat ini penyidik masih mendalami sejumlah dokumen serta alat bukti tambahan yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Berdasarkan hasil penghitungan sementara, dugaan korupsi dalam pengelolaan tambang PT HWR telah mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp45 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari kerugian akibat kerusakan lingkungan seluas kurang lebih 43 hektare yang ditaksir mencapai Rp17 miliar serta kerugian negara sebesar Rp28 miliar yang diduga berasal dari aktivitas penjualan hasil tambang yang tidak sesuai dengan RKAB.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut pengelolaan sumber daya alam yang berdampak langsung terhadap keuangan negara dan kelestarian lingkungan hidup. Kejati Sulut memastikan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat serta menuntaskan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
(JR)
MenarikDibaca. . .
