TOMOHON –Updatekawanua.com- Bupati Minahasa Tenggara (Mitra), Ronald Kandoli, menghadiri Seminar Hukum yang digelar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara di Aula SMA Lokon, Tomohon, Rabu (19/8/2026).
Seminar tersebut mengangkat tema strategis “Reposisi Kewenangan Jaksa sebagai Dominus Litis di Era Transisi Hukum: Implementasi Instrumen Lex Favor Reo dan Sinkronisasi Penegakan Hukum Pidana.”
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman dan sinergi antarlembaga dalam menghadapi perkembangan sistem hukum pidana serta dinamika penegakan hukum di Indonesia.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., hadir sebagai keynote speaker. Seminar juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ketua Pengadilan Tinggi Manado Amin Sutikno, S.H., M.H., Wakil Kepala Kejati Sulut Dr. Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si., serta akademisi dari Universitas Negeri Manado (UNIMA).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Ronald Kandoli hadir bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara David H. Lalandos, A.P., M.M., para asisten, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Minahasa Tenggara turut hadir, termasuk Ketua DPRD Mitra Crist Rumansi, S.P., M.Si., Kapolres Mitra AKBP Handoko Sanjaya, S.I.K., M.Han., Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Albertus Ronny Santoso, S.H., M.H., serta Kepala Pengadilan Negeri Tondano Dr. Ernest Ulaen, S.H., M.M.
Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga peradilan dan instansi vertikal dalam menciptakan penegakan hukum yang selaras dengan perkembangan regulasi.
Seminar hukum ini juga menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai penguatan peran jaksa dalam sistem peradilan pidana, sekaligus membangun kesamaan pemahaman dalam penerapan instrumen hukum di tengah masa transisi.
Bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, keterlibatan dalam forum seperti ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang berlandaskan ketentuan hukum serta meningkatkan koordinasi dengan institusi penegak hukum.
Selain Bupati Ronald Kandoli dan jajaran Pemkab Mitra, kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah dan pimpinan instansi vertikal di Sulawesi Utara. Forum ini sekaligus menjadi wadah memperkuat komunikasi dan sinkronisasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum yang efektif di daerah.
Dengan adanya seminar tersebut, diharapkan terbangun pemahaman yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, sehingga setiap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan sesuai koridor hukum serta memberikan kepastian bagi masyarakat.
(JansenRarung)
